Selama masa pemerintahan rezim komunis (1978-1992),
Afganistan dikenal dengan dua nama:
Republik Demokratik Afganistan (
bahasa Dari: جمهوری دمکراتی افغانستان; Jumhūri-ye Dimukrātī-ye Afġānistān;
bahasa Pasto: دافغانستان دمکراتی جمهوریت, Dǝ Afġānistān Dimukratī Jumhūriyat, 1978-1987), dan
Republik Afganistan (
bahasa Dari: جمهوری افغانستان; Jumhūrī-ye Afġānistān;
bahasa Pasto: د افغانستان جمهوریت, Dǝ Afġānistān Jumhūriyat, 1987-1992).
Partai Demokrasi Rakyat Afganistan berhasil merebut kekuasaan dari Presiden
Mohammad Daoud Khan dalam
Revolusi Saur pada 27 April 1978. Setelah kudeta itu,
Nur Muhammad Taraki menjadi kepala negara dan pemerintahan pada 30 April 1978. Taraki dan
Hafizullah Amin, yang merupakan pengorganisir revolusi, memperkenalkan sejumlah pembaharuan sosial seperti pemberlakuan hak-hak perempuan dan
reformasi tanah. Namun, kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara dua faksi PDRA:
Khalq yang dipimpin Taraki dan Amin melawan
Parcham yang dipimpin
Babrak Karmal. Hasilnya adalah kemenangan Khalq, dan anggota faksi Parcham disingkirkan dari partai atau diasingkan ke
Uni Soviet. Setelah kemenangan Khalq terjadi lagi perebutan kekuasaan antara Taraki dan Amin, dimana Taraki kemudian berhasil dibunuh oleh Amin. Namun rezim Amin tidak disukai rakyat dan Uni Soviet. Pada akhirnya, Uni Soviet menginvasi Afganistan pada 27 Desember 1979 dan membunuh Amin.Penggantinya adalah Babrak Karmal (berkuasa 1979-1986). Di masa kepemimpinannya terjadi
Perang Uni Soviet melawan mujahidin di negara itu. Perang tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan, juga lautan pengungsi yang mengungsi ke Pakistan dan Iran. Pada April 1980, pemerintah memperkenalkan sebuah UUD baru yaitu Prinsip Fundamental, dan sejumlah politikus non-PDRA diizinkan menduduki jabatan di pemerintahan untuk meningkatkan dukungan terhadap pemerintah. Namun usaha tersebut gagal, dan pada tahun 1986 ia diganti oleh
Mohammad Najibullah.Najibullah membuat kebijakan baru, yaitu
Rekonsiliasi Nasional dengan pihak oposisi, memperkenalkan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilu demokratis pada tahun 1988 (yang diboikot oleh
mujahidin). Setelah tentara Soviet meninggalkan Afganistan, perlawanan terhadap Najibullah semakin meningkat. Pemerintah akhirnya membuat konstitusi baru pada tahun 1990 yang menyatakan Afganistan sebagai
republik Islam, dan PDRA ditransformasikan menjadi
Partai Watan. Di medan pertempuran pemerintah berhasil mengalahkan pihak oposisi bersenjata seperti dalam
Pertempuran Jalalabad. Namun, karena pihak oposisi semakin kuat, masalah internal, upaya kudeta yang dilancarkan oleh faksi Khalq pada 1990 dan
pembubaran Uni Soviet, rezim komunis dan
Kabul jatuh ke tangan mujahidin pada April 1992.