Pengamat dan nonanggota Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Swiss telah bersikap netral dalam konflik-konflik internasional sejak awal abad ke-19 dan baru bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh pada tahun 2002. Meskipun demikian, Istana Bangsa-Bangsa di Jenewa telah menjadi tuan rumah Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejak tahun 1946 dan juga sebelumnya menjadi markas besar Liga Bangsa-Bangsa.

Selain negara-negara anggota, terdapat pula dua negara pengamat tetap nonanggota: Takhta Suci dan Negara Palestina.[57]

Ordo Militer Berdaulat Malta, meskipun bukan merupakan sebuah negara (melainkan merupakan subjek hukum internasional, mirip Takhta Suci minus wilayah berdaulat seperti Kota Vatikan), tetapi memiliki status pengamat di PBB dan memiliki hubungan diplomatik dengan 107 negara.[69][70]

Sejumlah negara juga diberi status pengamat sebelum bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh (lihat Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk daftar selengkapnya).[71][72][73] Kasus terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalah Swiss, yang masuk pada tahun 2002.[74]

Lembaga dari Uni Eropa, yaitu Komisi Eropa, mendapat status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada tahun 1974. Perjanjian Lisboa pada tahun 2009 membuat delegasi tersebut mewakili Uni Eropa secara langsung di PBB, bukan lagi melalui Komisi Eropa.[75] Delegasi Uni Eropa tersebut juga memperoleh hak penuh dalam Majelis Umum, kecuali hak suara dan hak mengajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011.[76] Uni Eropa merupakan satu-satunya pihak nonanggota yang memiliki lebih dari 50 konvensi multilateral dengan PBB, dan dapat ikut serta sebagai anggota penuh dalam segala hal kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.[77]

Status kedaulatan Sahara Barat dipersengketakan antara Maroko dan Front Polisario. Sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh Maroko, sedangkan sisanya (yaitu Zona Bebas) dikuasai oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi, yang merupakan negara yang diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat terdaftar di PBB sebagai "wilayah nonpemerintahan sendiri".[78]

Kepulauan Cook dan Niue, yang keduanya merupakan negara asosiasi Selandia Baru, tidak termasuk ke dalam anggota PBB, namun menjadi anggota dari badan-badan khusus PBB seperti WHO[79] dan UNESCO,[80] dan memiliki "kapasitas membuat perjanjian penuh" yang diakui oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.[81][82] Sejak saat itu, mereka menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional di mana Sekretariat PBB bertindak sebagai depositori, seperti dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa[83] dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,[84] dan mereka diperlakukan sebagai negara nonanggota.[81][85] Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah menyatakan keinginan untuk menjadi negara anggota PBB, tetapi Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung permohonan tersebut jika tidak ada perubahan dalam hubungan konstitusional mereka, terutama hak penduduk kedua wilayah tersebut atas kewarganegaraan Selandia Baru.[86][87]

Dengan alasan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244 dan dialog yang tengah berlangsung mengenai status politik Kosovo, Republik Kosovo belum menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan mayoritas negara anggota. Negara tersebut merupakan anggota dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dan telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UNESCO pada tahun 2015 namun ditolak (dalam pemungutan suara).[88]

Referensi

WikiPedia: Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa http://www.economist.com/node/14506556 http://www.serbia-info.com/enc/history/breakup.htm... http://www.thedailybeast.com/articles/2012/12/20/u... http://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events-of-... http://www.upi.com/Top_News/2009/05/18/Taiwan-atte... http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/24/conte... http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/06... http://www.un.int/orderofmalta http://www.un.int/protocol/bluebook/bb301.pdf http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/it...