di ASEAN  (abu-abu gelap)  –  [Legenda]Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa (sensus 2014).[7] Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.[1] Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997.Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan.[8] Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan tahun 1050-an. Sejak saat itu, bahasa Burma, termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol. Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh Dinasti Taungoo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.[9] Pada abad ke-19, Dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 Perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer.Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis.[10] Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini, bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, telah memperbaiki catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara ini, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi.[11] Namun, negara ini belum terbebas dari kritik akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas.[12] Pada pemilihan umum 2015, partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik.Myanmar adalah negara yang kaya dengan giok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lain. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terlebar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer.[13] Hingga 2016[update], Myanmar menempati posisi 145 dari 188 negara di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia.