Maluku Utara
Maluku Utara

Maluku Utara

Maluku Utara (disingkat Malut) adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kelurahanSofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Maluku Utara

• Ketua DPRD Alien Mus
Kode area telepon
Daftar
  • 0921 - Soasiu, Sofifi
  • 0922 - Jailolo
  • 0923 - Morotai
  • 0924 - Tobelo
  • 0927 - Labuha
  • 0929 - Sanana
  • 0931 - Saparua
• Kepadatan 38/km2 (100/sq mi)
Situs web malutprov.go.id
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 8
  • Kota: 2 (Ternate, Tidore)
  • Kecamatan: 112
  • Kelurahan: 1071
• Sekretaris Daerah Muabdin H. Radjab
ISO 3166 ID-MU
• Bahasa Indonesia (resmi)
Melayu (dominan)
Melayu Bacan
Melayu Maluku Utara
Melayu Manado
Melayu Sanana
Bugis
Buton
Galela
Jawa
Sangir
Ternate
Tidore
Tobelo
Arab
Belanda
Portugis
Spanyol
dan ratusan lebih bahasa lainnya
Fauna Bidadari halmahera
Kode pos 977xx-978xx
• IPM 67,20 (sedang)[4]
• Wakil Gubernur Al Yasin Ali
DAU Rp772.591.162.000,00 (2013)[5]
Zona waktu WIT (UTC+09:00)
Negara  Indonesia
• Suku bangsa Tobelo (10,78%)
Galela (9,70%)
Ternate (9,40%)
Makian (8,51%)
Tidore (7,76%)
Sula (6,98%)
Buton (5,67%)
Jawa (4,12%)
Sangir (3,04%)
Loloda (2,61%)
Tobaru (2,24%)
Kao (2,15%)
Bugis (2,01%)
Patani (1,84%)
Bajo (1,73%)
Cina (0,22%)
Lainnya (21,24%)[3]
Flora Cengkih
• Total 1.209.342
Hari jadi 4 Oktober 1999
Ibu kota
• Agama Islam (75,34%)
Kristen Protestan (23,96%)
Katolik (0,68%)
Hindu (0,01%)
Buddha (0,01%)[2]
Plat kendaraan DG
Dasar hukum pendirian UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003
• Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Referensi

WikiPedia: Maluku Utara http://porostimur.com/kpu-maluku-utara-tetapkan-pe... http://www.volcano.si.edu/world/region.cfm?rnum=06... http://news.malutpost.co.id/index.php/read/2019/08... http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Statis... http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Data+dan+Info... http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regio... http://malut.bps.go.id/ http://malut.bps.go.id/publication/2018/08/16/31da... http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=3... http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/27/tahun/2...