Perdana Menteri Malaysia
Kabinet
Presiden UMNO
Insiden dan kontroversi
Pemilihan umum
OposisiKeluargaBukuMahathir bin Mohamad, SMN DK (Jawi:محضير بن محمد; IPA: [maˈhaðɪr bɪn moˈhamad]; lahir 10 Juli 1925)[1] adalah politikus Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 setelah pemilihan umum 2018.[2] Ia merupakan anggota Parlemen Malaysia mewakili Langkawi di Kedah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981 sampai 2003 dan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama. Karier politiknya merentang selama lebih dari 70 tahun sejak ia bergabung dengan United Malays National Organisation (UMNO) tahun 1946 dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia tahun 2016.Mahathir lahir dan besar di Alor Setar, Kedah. Setelah lulus sekolah, ia berprofesi sebagai dokter. Ia aktif di UMNO sebelum menjadi anggota parlemen pada tahun 1964. Ia menjabat selama satu periode, lalu kalah dalam pemilu selanjutnya. Ia kemudian berselisih dengan Perdana Menteri[3] Tunku Abdul Rahman dan dikeluarkan dari UMNO. Ketika Abdul Rahman mundur, Mahathir kembali masuk UMNO dan Parlemen dan diangkat menjadi menteri kabinet. Pada tahun 1976, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tahun 1981, ia dilantik sebagai Perdana Menteri setelah pendahulunya, Hussein Onn, mengundurkan diri.Pada masa pemerintahan Mahathir, Malaysia mengalami modernisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat. Pemerintahannya merintis serangkaian proyek infrastruktur besar. Mahathir adalah tokoh politik ternama, memenangi lima pemilu berturut-turut, dan mengalahkan para pesaingnya yang hendak memperebutkan kursi ketua partai UMNO. Namun, pemerintahan Mahathir juga mengorbankan independensi pengadilan serta kekuasaan dan hak tradisional kerajaan Malaysia. Ia mengesahkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap aktivis, tokoh agama minoritas, dan lawan politik, termasuk Wakil Perdana Menteri yang ia pecat pada tahun 1998, Anwar Ibrahim. Rekam jejak Mahathir dalam mengekang kebebasan sipil dan penolakannya terhadap kepentingan dan kebijakan ekonomi Barat mempertegang hubungan luar negeri Malaysia dengan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia. Sebagai Perdana Menteri, ia mendukung pembangunan dunia ketiga dan merupakan aktivis internasional ternama.Mahathir masih menjadi tokoh politik aktif setelah pensiun. Ia sering melontarkan kritik terhadap penggantinya, Abdullah Ahmad Badawi, yang mulai menjabat tahun 2006 dan Najib Razak tahun 2015.[4] Putranya, Mukhriz Mahathir, menjabat sebagai Menteri Besar Kedah sampai awal 2016. Pada 29 Februari 2016, Mahathir keluar dari UMNO karena partai tersebut tetap mendukung Perdana Menteri Najib Razak meski sudah terjerat skandal 1Malaysia Development Berhad.[5] Tanggal 9 September 2016, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan menyetujui pendirian Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) sebagai partai politik resmi di Malaysia; Mahathir diangkat sebagai ketua partai.[6] Pada tanggal 8 Januari 2018, Mahathir dinyatakan sebagai calon Perdana Menteri mewakili Pakatan Harapan pada pemilu 2018. Ia berencana mengampuni Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kekuasaan ke Anwar setelah dua tahun berkuasa. Pada usia 92 tahun, ia menjadi Perdana Menteri Malaysia tertua yang masih hidup sekaligus kepala negara atau pemerintahan tertua di dunia. Ia adalah PM Malaysia pertama yang tidak berasal dari koalisi UMNO–Barisan Nasional. Ia juga merupakan PM Malaysia pertama yang menjabat tidak berturut-turut.