Perbedaan sistem republik dan monarki di bawah konstitusi Konstitusional

Pendalaman teori	Republik konstitusional	Monarki konstitusional
Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer	Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum	ditentukan jangka waktu (4-6 tahun)	tidak ditentukan jangka waktu (3-5 tahun)
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden	Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden	Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya	tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak	ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional	Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif	merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak	ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)	dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya	tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya	tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu	hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya	tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan	Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum	pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara	dianggap bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen	tepat waktu	berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Terkait

Konstantinus Agung Konstantinopel Konstitusi Konstantinos Karamanlis Konstanta disosiasi asam Konstruksi Konstanta Planck Konstituante Republik Indonesia Konstanta Apéry Konstruktivisme (hubungan internasional)