Politik Australia

Gedung parlemen yang baru di Canberra dibuka pada tahun 1988 menggantikan gedung parlemen lama yang dibuka pada tahun 1927.

Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya, yakni sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal, dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan -menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal.[138][139] Pelaksanaan kekuasaan cadangan Gubernur Jenderal di luar permintaan Perdana Menteri adalah pembubaran Pemerintah Whitlam ketika terjadi krisis konstitusional 1975.[140]

Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia:

  • Legislatur: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
  • Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah Gubernur-Jenderal yang dinasihati oleh Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Negara.[141]
  • Judisial: Mahkamah Agung Australia, dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasihat Dewan.

Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil.[142] DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi,[143] dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi.[144] Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.[142]

Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia.[145][146] Anggota-anggota independen, dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.

Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia, tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010.[147] Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010, dan tidak ada partai yang menjadi majoritas mutlak setelah 50 tahun terakhir. Gillard mampu membentuk pemerintahan Buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen.

Pembagian administratif

Australia memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial di daratan utama. Mereka adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Australia Barat (WA), Teritorial Utara (NT), dan Teritorial Ibu Kota Australia (ACT).

Dalam banyak respek, dua teritorial berfungsi sebagaimana halnya negara bagian, tetapi Parlemen Persemakmuran dapat menolak legislasi kedua-dua parlemen teritorial itu. Sebaliknya, legislasi federal menolak legislasi negara bagian hanya di kawasan-kawasan yang ditentukan dalam Bagian 51 Konstitusi Australia; parlemen negara bagian memiliki semua kekuasaan legislatif yang tidak dinyatakan dalam Bagian 51 Konstitusi Australia, seperti urusan sekolah, kepolisian negara bagian, peradilan negara bagian, jalan, angkutan umum, dan pemerintahan lokal.[148]

Tiap-tiap negara bagian, dan teritorial di daratan utama memiliki parlemen sendiri-sendiri—unikameral di Teritorial Utara, Teritorial Ibu Kota, dan Queensland, sedangkan di negara bagian lainnya berbentuk bikameral. Negara bagian adalah entitas yang memiliki kedaulatan, meskipun subjek bagi kekuasaan-kekuasaan tertentu Persemakmuran seperti yang ditentukan dalam Konstitusi. Kepala pemerintahan negara bagian adalah premier, sedangkan kepala pemerintahan teritorial adalah Ketua Menteri. Ratu di setiap negara bagian diwakili oleh gubernur; dan di Teritorial Utara, administrator.[149] Di dalam Persemakmuran, perwakilan Ratu adalah Gubernur-Jenderal.[150]

Selain dua teritorial yang dituliskan di atas, Australia juga memiliki teritorial luar yang diperintah langsung oleh parlemen federal, mereka adalah:[141]

Pulau Norfolk secara teknis adalah juga teritorial luar; tetapi, di bawah Undang-Undang Pulau Norfolk Tahun 1979, pulau ini diberikan otonomi yang lebih luas, dan diperintah secara lokal oleh legislatifnya sendiri. Ratu diwakili oleh seorang administrator, kini dijabat oleh Owen Walsh.[151]

Hubungan luar negeri dan militer

Pasukan Angkatan Darat Australia menjalani patroli jalan kaki pada latihan bersama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di Teluk Shoalwater (2007).

Lebih dari satu dasawarsa, hubungan luar negeri Australia telah dikendalikan oleh hubungan dekat dengan Amerika Serikat melalui Pakta ANZUS, dan karena adanya suatu harapan untuk mengembangkan hubungan dengan Asia, dan Pasifik, khususnya melalui ASEAN, dan Forum Kepulauan Pasifik. Pada tahun 2005, Australia mengamankan kursi perdana pada Pertemuan Puncak Asia Timur sebagai tindak lanjut akan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Australia adalah anggota Dunia Persemakmuran, di mana rapat-rapat para kepala negara persemakmuran menyediakan forum utama bagi terbinanya kerja sama.[152]

Australia adalah salah satu perintis perdagangan bebas internasional.[153][154][155] Hal itu turut menjadi pemicu terbentuknya Kelompok Cairns, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.[156][157] Australia adalah anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, dan Organisasi Perdagangan Dunia,[158][159], dan mengikuti beberapa perjanjian perdagangan bebas dwipihak utama, yang terbaru adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Amerika[160], dan Hubungan Ekonomi Dekat dengan Selandia Baru,[161] dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya sedang dinegosiasikan dengan Tiongkok - Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Tiongkok -, dan Jepang[162], Korea Selatan pada tahun 2011[163][164], Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Cile, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru, dan Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik.

Bersama Selandia Baru, Britania Raya, Malaysia, dan Singapura, Australia adalah anggota Five Power Defence Arrangements, sebuah perjanjian pertahanan di kawasan. Sebagai anggota perintis Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia sangat berkomitmen pada multilateralisme,[165], dan memelihara program bantuan internasional, di mana 60 negara menerima bantuan tersebut. Anggaran 2005–2006 menyediakan 2,5 miliar dolar Australia untuk bantuan pembangunan;[166] sebagai persentase GDP, sumbangan ini lebih kecil daripada apa yang dianjurkan dalam Sasaran Pembangunan Milennium-nya PBB. Australia menduduki peringkat ketujuh dalam hal Indeks Komitmen terhadap Pembangunan versi Center for Global Development tahun 2008.[167]

Anggota Militer Australia, atau Tentara Pertahanan Australia (ADF)—terdiri dari Angkatan Laut Kerajaan Australia (RAN), Angkatan Darat Australia, and Angkatan Udara Kerajaan Australia (RAAF), seluruhnya berjumlah 80.561 orang (termasuk 55.068 regular, dan 25.493 cadangan).[168] Gelar Panglima Tertinggi dipegang oleh Gubernur-Jenderal, yang menunjuk Panglima Tentara Pertahanan Australia dari salah satu angkatan berdasarkan anjuran pemerintah.[169] Operasi kekuatan harian berada di bawah komando Panglima, sedangkan pengelolaan yang lebih luas perumusan kebijakan pertahanan berada di bawah kendali Menteri Pertahanan Australia.

Dalam anggaran 2010–2011, belanja pertahanan Australia adalah sebesar 25,7 miliar dolar Australia,[170] menjadikan Australia sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar ke-14 di dunia, tetapi hanya sebesar 1,2% belanja militer global.[171] Australia terlibat dalam upaya penjagaan perdamaian PBB, dan kawasan, penanganan bencana, dan konflik bersenjata; Australia sampai saat ini telah menugaskan hampir 3.330 personel militernya dalam berbagai kapasitas pada 12 operasi seberang lautan di kawasan, termasuk Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Afghanistan.[172]

Referensi

WikiPedia: Australia http://www.1degree.com.au/files/AdvertiserPartwork... http://www.asx.com.au/about/pdf/asx_speech_eric_ma... http://www.canberratimes.com.au/news/national/nati... http://www.couriermail.com.au/money/money-matters/... http://www.dailytelegraph.com.au/news/well-be-a-na... http://www.news.com.au/breaking-news/kevin-rudd-to... http://www.news.com.au/national/kevin-rudd-outline... http://corporate.olympics.com.au/index.cfm?p=25 http://www.rantang.com.au http://www.sbs.com.au/food/cuisineindex/RecipeByCu...