Tidak bisa
AustraliaAustralia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Raja Charles III sebagai puncak kepemimpinannya, yakni sebagai Raja Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai raja bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Raja menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal, dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan -menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal.[168][169] Pelaksanaan kekuasaan cadangan Gubernur Jenderal di luar permintaan Perdana Menteri adalah pembubaran Pemerintah Whitlam ketika terjadi krisis konstitusional 1975.[170]
Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia:
Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil.[172] DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi,[173] dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi.[174] Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.[172]
Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia.[175][176] Anggota-anggota independen, dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.
Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia, tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010.[177] Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010, dan tidak ada partai yang menjadi majoritas mutlak setelah 50 tahun terakhir. Gillard mampu membentuk pemerintahan Buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen.
Australia memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial di daratan utama. Mereka adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Australia Barat (WA), Wilayah Utara (NT), dan Wilayah Ibu Kota Australia (ACT). Dalam banyak respek, dua teritorial berfungsi sebagaimana halnya negara bagian, tetapi Parlemen Persemakmuran dapat menolak legislasi kedua-dua parlemen teritorial itu. Sebaliknya, legislasi federal menolak legislasi negara bagian hanya di kawasan-kawasan yang ditentukan dalam Bagian 51 Konstitusi Australia; parlemen negara bagian memiliki semua kekuasaan legislatif yang tidak dinyatakan dalam Bagian 51 Konstitusi Australia, seperti urusan sekolah, kepolisian negara bagian, peradilan negara bagian, jalan, angkutan umum, dan pemerintahan lokal.[178] Tiap-tiap negara bagian, dan teritorial di daratan utama memiliki parlemen sendiri-sendiri—unikameral di Teritorial Utara, Teritorial Ibu Kota, dan Queensland, sedangkan di negara bagian lainnya berbentuk bikameral. Negara bagian adalah entitas yang memiliki kedaulatan, meskipun subjek bagi kekuasaan-kekuasaan tertentu Persemakmuran seperti yang ditentukan dalam Konstitusi. Kepala pemerintahan negara bagian adalah premier, sedangkan kepala pemerintahan teritorial adalah Ketua Menteri. Raja di setiap negara bagian diwakili oleh gubernur; dan di Wilayah Utara, administrator.[179] Di dalam Persemakmuran, perwakilan Raja adalah Gubernur-Jenderal.[180] | Australian States and mainland Territories |
Selain dua teritorial yang dituliskan di atas, Australia juga memiliki teritorial luar yang diperintah langsung oleh parlemen federal, mereka adalah:[171]
Pulau Norfolk secara teknis adalah juga teritorial luar; tetapi, di bawah Undang-Undang Pulau Norfolk Tahun 1979, pulau ini diberikan otonomi yang lebih luas, dan diperintah secara lokal oleh legislatifnya sendiri. Raja diwakili oleh seorang administrator, kini dijabat oleh Owen Walsh.[181]
Lebih dari satu dasawarsa, hubungan luar negeri Australia telah dikendalikan oleh hubungan dekat dengan Amerika Serikat melalui Pakta ANZUS, dan karena adanya suatu harapan untuk mengembangkan hubungan dengan Asia, dan Pasifik, khususnya melalui ASEAN, dan Forum Kepulauan Pasifik. Pada tahun 2005, Australia mengamankan kursi perdana pada Pertemuan Puncak Asia Timur sebagai tindak lanjut akan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Australia adalah anggota Dunia Persemakmuran, di mana rapat-rapat para kepala negara persemakmuran menyediakan forum utama bagi terbinanya kerja sama.[182]
Australia adalah salah satu perintis perdagangan bebas internasional.[183][184][185] Hal itu turut menjadi pemicu terbentuknya Kelompok Cairns, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.[186][187] Australia adalah anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, dan Organisasi Perdagangan Dunia,[188][189] dan mengikuti beberapa perjanjian perdagangan bebas dwipihak utama, yang terbaru adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Amerika,[190] dan Hubungan Ekonomi Dekat dengan Selandia Baru,[191] dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya sedang dinegosiasikan dengan Tiongkok - Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Tiongkok -, dan Jepang,[192] Korea Selatan pada tahun 2011,[193][194] Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Cile, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru, dan Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik.
Sebagai anggota perintis Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia sangat berkomitmen pada multilateralisme,[195] dan memelihara program bantuan internasional, di mana 60 negara menerima bantuan tersebut. Anggaran 2005–2006 menyediakan 2,5 miliar dolar Australia untuk bantuan pembangunan;[196] sebagai persentase GDP, sumbangan ini lebih kecil daripada apa yang dianjurkan dalam Sasaran Pembangunan Milennium-nya PBB. Australia menduduki peringkat ketujuh dalam hal Indeks Komitmen terhadap Pembangunan versi Center for Global Development tahun 2008.[197]
Angkatan Bersenjata Australia — terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, seluruhnya beranggotakan 81.214 personel (meliputi 57.982 tentara reguler dan 23.232 cadangan) hingga November 2015[update]. Peran panglima tertinggi berada pada Gubernur Jenderal, yang melantik Panglima Angkatan Bersenjata Australia dari salah satu angkatan atas nasihat pemerintah.[198] Dalam sebuah diarki, Panglima Angkatan Bersenjata Australia berperan sebagai wakil ketua Komite Pertahanan, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan, dalam komando dan kendali Organisasi Pertahanan Australia.[199]
Dalam anggaran tahun 2016–2017, pertahanan menghabiskan 2% PDB, mewakili anggaran pertahanan terbesar ke-12 di dunia.[200] Australia telah terlibat dalam pemeliharaan perdamaian PBB dan kawasan, bantuan penanggulangan bencana, serta konflik bersenjata sejak Perang Dunia Pertama dan seterusnya. Bersama Selandia Baru, Britania Raya, Malaysia, dan Singapura, Australia adalah anggota Five Power Defence Arrangements, sebuah perjanjian pertahanan di kawasan.
Tidak bisa
AustraliaTerkait
Referensi
WikiPedia: Australia